APBD Kerinci Belum Dievaluasi

Friday, 25 January 2008

Berita dari www.jambiekspres.co.id 2007

JAMBI – Dua daerah tingkat dua, Merangin dan Kerinci sejauh ini belum menyerahkan rancangan APBD untuk dievaluasi pihak pemprov Jambi.

Hal ini diakui asisten III setda provinsi Jambi Fauzi Ansori saat ditemui koran ini, kemarin.

KECAMATAN PONDOK TINGGI ANTARA HARAPAN DAN KHAYALAN…………….

by Syamsul Bahri, SE (Conservationis dan Dosen STIE SAK, email bahritnks@telkom.net)

Mesjid Agung Pondok Tinggi lambang keagaman dan adat serta persatuan dan kesatuan serta lambang perjuangan masyarakat

Telah satu tahun sudah Proposal Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi sebagai sebuah pencerminan aspirasi murni masyarakat Wilayah adat Depati Payung Pondok Tinggi yang mengajukan sebuah kecamatan terpisah dengan Kecamatan Induk Sungai Penuh dilayangkan Kepada Bupati kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci, telah dilakukan dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Kerinci dan Eksekutif dan masyarakat Pondok Tinggi, dengan kesimpulan bahwa Wilayah Pondok Tinggi layak untuk dijadikan sebuah Kecamatan, namun ketentuan Undang dan peraturan sebagaimana diamanah oleh Pasal 126 UU No. 32 tahun 2005, tidak menjadi pedoman pimpinan eksekutif yang secara prinsip menjadi dasar Keputusan Mendagri No. 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, melainkan pimpinan eksekuti malah mengacu pada pasal 4 ayat 4 UU No. 32 Tahun 2004, yang justru dilematis dengan Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Koto Otonomi, karena persyaratan untuk pemekaran sebuah Kabupaten/kota dimana umur administratif kecamatan minimal 5 tahun.

Mengukir Prestasi untuk selamatkan anak cucu

(BUPATI KERINCI MENERIMA PENGHARGAAN TERTINGGI BIDANG KEPEDULIAN KEHUTANAN)

By Syamsul Bahri, SE
(Conservationist Pada Balai Besar TNKS dan Dosen STIE Sakti Alam Kerinci)

Wujud kepedulian. Prestasi dan prestise serta komitmen Kepemimpinan Bapak H. Fauzi Si’in Bupati Kerinci dengan beberapa penghargaan Nasional dan Propinsi yang telah diterima pada tahun 2007 telah teruji, pada tanggal 25 Agustus 2007 Bupati Kerinci Fauzi Si’in kembali mengukir prestasi nasional sebagai penerima penghargaan tertingi bidang Kehutanan bersama 16 Bupati/Wali Kota se Indonesia, yaitu Penghargaan Bupati/Wali kota Peduli Kehutanan tingkat Nasional secara langsung diserahkan oleh Menteri Kehutanan RI Malam Sambat (MS) Ka’ban. Penyerahan penghargaan bergengsi bidang kehutanan itu dilaksanakan Selasa siang tanggal 28 Agustus 2007 di Gedung Manggala Wana Bakti Departemen Kehutanan RI Jalan Gatot Subroto Jakarta.

Bupati Fauzi Si’in Gerah

Dewan Sorot, Ancaman Pecat PNS Berpolitik
Sumber: jambi-independent

Bupati Kerinci Fauzi Si’in gerah. Kegerahan orang nomor satu di bumi sakti alam Kerinci ini terkait PERNYATAAN Bupati Kerinci Fauzi Si’in yang dinilai dewan arogan terkait ancaman pemecatan terhadap PNS yang ikut berpolitik sempat mendapat sorotan dari dewan. Pernyataan bupati ini dinilai sebagian dewan tidak beralasan karena berpolitik menurut dewan merupakan tindakan yang sah-sah saja. adanya sorotan dari dewan ini membuat Fauzi Si’in buka mulut.

Fauzi Si’in saat ditemui diruangannya mengatakan program kerinci untuk tahun 2007 adalah untuk mensusseskan program ekonomi kerakyatan. Untuk mensukseskan program tersebut saya mengharapkan kepada semua jajaran saya supaya konsentrasi dalam program ini.

Tetapi karena tahun depan adalah suksesi pemilihan bupati. saya berusaha untuk mencegah aparatur saya supaya jangan melibatkan diri dulu dalam politik. “apa jadinya program ekonomi kerakyatan jika aparatur saya berpolitik semua,”ujarnya. Tetapi untuk tahun depan akan saya beri kelonggaran, itu pun harus ijin dari saya dulu,katanya.

Makanya saya beri peringatan mulai dari sekda sampai kebawah “jika ketahuan berpolitik maka akan saya pecat,ujarnya. Dan masalah pemecatan itu masalah gampang buat saya. Tinggal mengusulkan saja kementri dan apa yang dilanggarnya kita beritahu semua. Jadi jangan dikatakan saya tidak punya wewenang memecat karena jalurnya adalah melalui saya,”terangnya.

Memang kita harus akui bahwa berpolitik merupakan hak asasi semua orang tetapi untuk PNS dan TNI tidak boleh. “Jika ingin berpolitik praktis silahkan mengundurkan diri,karena saya tidak mau program saya gagal,”tandasnya.

Sebelumnya Nasrul Madin ketua DPRD kerinci menyatakan ketidak sepahamannya dengan bupati tersebut. menurutnya,pegawai negeri berpolitik itu sah-sah saja. Tetapi menurut UU parpol UU No.12 tahun 2003. PNS tidak bisa itu masuk anggota partai politik. “jika pegawai negeri sipil masuk anggota parpol maka bisa dipecat,”ujarnya. Tetapi kalau hanya sebatas berpolitik,itu sah-sah saja.tidak ada aturan yang melarangnya.kata Nasrul.

Ancaman pemecatan oleh bupati dinilai Nasrul tidak beralasan. “bupati tidak mempunyai hak untuk memecat PNS,karena yang punya hak untuk memecat PNS adalah siapa yang mengangkatnya,yaitu mentri,”ujarnya. Aturan tentang pegawai kan ada yaitu PP 30 “jadi tidak segampang itu memecat PNS,”terang Nasrul.(fes)