Nabilla Puti Jasmien Weblog

Wellcome and Thanks for Comming to my Blog.

Surety bond butuh peran asuransi

Posted by putijasmien pada 17 Oktober 2009

Bisnis Indonesia, 15 Oktober 2009

JAKARTA: Kalangan kontraktor dan konsultan yang tergabung dalam AGI menyiapkan rancangan revisi Keppres No. 80/2003 tandingan milik LKPP yang tetap menghendaki peran asuransi melalui surety bond sebagai alternatif penjaminan. AGI yang merupakan gabungan AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia), Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia), dan Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia), akan merampungkan draf rancangan revisi Keppres No. 80/2003 pada bulan ini untuk disampaikan kepada pemerintah.

Ketua Umum Gapensi Soeharsojo menjelaskan saat ini Gapensi beranggotakan sekitar 60.000 kontraktor, AKI 125 kontraktor dan Inkindo 7000 konsultan. Dari sekitar 115.000 kontraktor di seluruh Tanah Air, 80% di antaranya kontraktor menengah ke bawah yang mayoritas adalah pengguna surety bond. “Tentu mereka akan menjerit jika alternatif penjaminan dikurangi karena kami sudah begitu akrab dengan surety bond,” tutur Soeharsojo di Jakarta, kemarin.

Proyek konstruksi dari APBN, APBD, BUMN dan swasta tahun ini mencapai Rp167,4 triliun, dengan 44% di antaranya proyek pemerintah Rp78 triliun. Sebanyak 15% dari proyek pemerintah tersebut atau Rp13 triliun merupakan proyek kecil yang hampir seluruhnya menggunakan penjaminan surety bond.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang konstruksi dan konsultan itu mengakui pencabutan surety bond karena munculnya kasus asuransi nakal yang tidak membayar klaim, utamanya di Aceh setelah tsunami. Namun, dia mengatakan kasus di Aceh bukan hanya menimpa asuransi tetapi juga perbankan melalui produk garansi bank. Dia berharap kasus itu tidak digeneralisasi dengan mencabut peran surety bond, terlebih lagi ini menyangkut hajat hidup kontraktor dan konsultan.

Menurut Soeharsojo saat ini ditengarai jumlah kontraktor semakin besar tetapi dengan omzet yang semakin kecil. “Kami tidak ingin keputusan ini akan memikrokan kontraktor menengah dan mematikan kontraktor mikro.” Dia menjelaskan surety bond berperan sejak 1980 akibat kesulitan kontraktor mendapatkan jaminan tender. Soeharsojo menyesalkan peran penjaminan oleh asuransi yang sudah berjalan 29 tahun itu harus dicabut oleh lembaga yang relatif baru seperti LKPP.

“Bukankah ini domain Depkeu, bukan LKPP. Kalau dikatakan pencabutan surety bond itu untuk melindungi kami, pertanyaannya melindungi kami dari apa? Ini tidak akan menyelesaikan masalah, kami berharap pemerintah mengakomodir keinginan pengusaha,” ujarnya. Sekjen AKI Victor Sitorus mengatakan kontraktor lebih menyukai surety bond sebagai penjaminan karena lebih efisien dan mudah. Dia mencontohkan kolateral untuk bank mencapai 10%-20% dari nilai proyek, sedangkan asuransi 10%. “Tentu 90% dari 10% itu bisa kami gunakan sebagai modal kerja, sehingga sangat membantu kami terutama kontraktor kecil yang bekerja dengan modal terbatas,” katanya.

Oleh Hanna Prabandari
Bisnis Indonesia

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: