BERKACA DICERMIN RETAK

BERKACA DICERMIN RETAK

(MEGA PROYEK PILKADA)

By Syamsul Bahri, SE1

( Pengamat di Jambi syamsul_12@yahoo.co.id )

Produk sebuah reformasi di Indonesia antara lain adalah otonomi daerah serta Pemlihan secara langsung, baik legeslatif maupun Presiden dan wakil serta Kepala Daerah, yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan proses demokrasi dan melindungi dan mesejahterakan masyarakat, baik keamanan, ekonomi, pendidikan dll.

Payung hukum dari hal tersebut diatas, adalah salah satu UU No. 32 Tahun 2004, yang mencerminkan sebuah negara demokrasi terbesar di Dunia, dimana, seyogyannya kekuasaan rakyat menjadi kekuasaan dominan dan suara rakyat menjadi suara yang menentukan arah pembangunan, baik melalui penentuan legeslatif maupun Presiden dan Wakil serta Kepala Daerah (Pasangan Gubernur, pasangan Bupati)

Kalau kita cermati Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, sebagai implementasi dari UU No. 32 Tahun 2004, sesuai dengan data, pelaksanaan PILKADA tahun 2007, justru banyak meninggalkan persoalan yang mendasar, antara lain Pemimpin daerah belum menjadi pilihan rakyat, terjadi konflik dan penolakan dll. Hal ini merupakan sebuah cermin bagi PILKADA di Propinsi Jambi, sesuai data penyebab tersebut lebih disebabkan money politik dan black campegne

Bahkan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengatakan “Jika pada pembahasaan naskah akademik UU No 32 Tahun 2004, polemik terkait pertanyaan apakah pilkada langsung dapat meredam politik uang selama 2001-2004, kini debat terarah pada mahal dan rendahnya kualitas pilkada. Maka beliau mengusulkan agar pilkada dihapus (Kompas, 26/1/2008).

NETRALITAS PENGUASA PADA PILKADA KABUPATEN KERINCI

(Faktor Penting untuk melahir Pemimpin yang bias diterima masyarakat)

PILKADA Kerinci tahun 2008 ini, penuh dengan dinamika dan trik-trik politik yang mewarnai Pesta Demokrasi PILKADA Kerinci, hal ini sangat positif dan konstruktif dalam dinamika Politik dan pembelajaran politik, memang PILKADA secara langsung merupakan hal yang pertama di Kabupaten Kerinci, sehinga dalam proses pelaksanaan hendaknya melihat dan berkaca pada Pelaksanaan PILKADA yang telah dilaksanakan oleh wilayah lainnya, tugas ini diemban oleh KPU dan Pemerintah Kabupaten yang note bane masih berkuasa pada Pelaksanaan PILKADA, dengan berkaca dan melihat hal-hal yang positif dan konstruktif yang akan dijadikan acuan pelaksanaan, tidak hanya aspek Undang-Undang dan peraturan, tentunya penyebab polemic dan ketidak suksesan Pelaksanaan di tempat lain, dengan harapan tidak terjadi atau meminimalkan dampak negative PILKADA, dengan tujuan mendapatkan Pemimpin Daerah yang diakui dan dipercayai oleh masyarakat pemilih sebagai pemegang kekuasan tertinggi dalam pelaksanaan PILKADA.

PENOMENAL SUHU POLITIK KABUPATEN KERINCI TAHUN 2008

(Demokrasi Politik Structural)
By Syamsul Bahri, SE
( Conservationist di Jambi dan Staf pengajar pada STIE SAK )

Apa yang terjadi di beberapa daerah terhadap Penomenal politik di Indonesia, baik Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi bahkan penomenal Politik Nasional dalam isu Pemimpin Nasional pada PILPRES yang akan datang menjadi bagian dari penomenal politik menjelang PILKADA Kabupaten Kerinci tahun 2008.

Sebuah keiinginan besar untuk sebuah perubahan menjadi suatu yang tidak bisa dibendung dalam PILKADA Kabupaten Kerinci Tahun 2008, apa yang terjadi di beberapa daerah baik PILKADA Propinsi maupun PILKADA Kabupaten munculkan keiinginan antara keinginan perubahan dengan keinginan incumbent (mempertahankan jabatan), dan secara nasional muncul suatu adagium 4 L ( lu lagi-lu lagi) menjadi bagian yang tak terpisakan dari Penomenal PILKADA Kerinci, disamping Penomenal politik comunitas yang juga turut berpengaruh pada PILKADA tersebut.

Namun apa yang akan terjadi tersebut tidak terlepas dari sebuah kondisi yang ada, sesuai hasil survey secara independent oleh sebuah LSM TEMBO di Kabupaten Kerinci bekerja sama dengan beberapa blogspot, dan dengan melihat Penomenal tersebut, telah melakukan survey kepada beberapa tokoh secara acak, baik di dalam wilayah maupun diluar wilayah, Penomenal tersebut lebih konkrit lagi sebagai arus yang menginginkan perubahan dalam memilih Pemimpin Kerinci masa yang akan datang, hal itu diperkuat oleh hasil survey dengan beberapa analisa (1). > 55% responden menyatakan setuju Pemimpin Kerinci yad Memiliki kemampuan Internasional dan Nasional serta Lokal, dengan harapan bahwa pemimpin Kerinci tidak hanya memahami kondisi local, tetapi harus memahami kondisi Nasional dan Internasional yang diimplementasikan sesuai dengan potensi local, karena Kerinci memiliki kepentingan secara nasional dan Internasional (2). > 60% responden menyatakan setuju, dengan bentang alam Kerinci sehingga Pemimpin Kerinci Yad harus arief dalam ekonomi dan Lingkungan, hal ini pemahaman masyarakat/tokoh yang memahami konsdisi bentang alam Kerinci, sehingga dalam proses pembangunan diharapkan pemimpin tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi langsung, namun masalah lingkungan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai ekonomi secara langsung, tentunya Pemimpin yang akan datang akan mengawinkan

KEMISKINAN DAB EKOLOGIS DI INDONESIA ?

(Kerusakan Ekologis Sebabkan Kemiskinan di Indonesia)

(By Syamsul Bahri. SE, Conservationis dan Dosen pada STIE Sakti Alam Kerinci)

bahritnks@telkom.net

Negeri yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai sebuah negeri Zamrud di khatulistiwa, Negerinya kolam susu (kata Koes Plus) semua bisa tumbuh, Negara yang terkenal kaya akan SDA, ternyata permaslahaan kemiskinan menjadi persoalan yang sangat rumit, negeri yang berbasis agraris, pertanian, ternyata harus mengimport beras, gula pasir, susu, dll suatu hal yang cukup ironis, sehingga pertanyaan diatas cukup menggelitik semua pihak, baik ekonom, eksekutif, dan legislative, LSM, dan pertanyaan tersebut tidak hanya menggelitik, tetapi membutuhkan jawaban, sementara ini jawaban itu belum jelas dan belum akurat.

Sudah banyak pakar ekonom mencoba menafsirkan kemiskinan melalui Indicator kemiskinan, solusi kemiskinan, penyebab kemisikinan, namun pengentasan kemiskinan belum bisa tuntas, bahkan cenderung meningkat di Indonesia, tentunya timbul sebuah pertanyaan “ ada apa dengan kemiskinan di Indonesia ?”
Perlu kita simak pertanyaan Prof Mubyarto mempertanyakan hal yang lebih mendasar “Apakah kriteria kemiskinan diperlukan pemerintah, dan apakah perlu indikator tertentu bagi keluarga miskin? Apa gunanya indikator atau kriteria kemiskinan? Apakah agar program-program penanggulangan kemiskinan lebih mengena sasaran? Jika kebijakan-kebijakan, strategi dan program-program penanggulangan kemiskinan selama ini ternyata tidak efektif mencapai sasaran, apakah berarti kriteria kemiskinan yang dipakai tidak tepat atau indikatornya keliru?