Poer-poer

Minggu pagi tanggal 20 April 2008 tepatnya jam 09:20 pagi, aku dikagetkan oleh suara HP ku..

setelah ku buka ternyata SMS dari sahabatku si Poer yang berada di Pekanbaru yang menanyakan alamat blog yang kupunya …

o.. oo ternyata sahabatku ini baru bikin blog baru di wordpress…wah.. mantap Poer…selamat … ngeblog jeh….

Ada hal menarik yang kubaca dari halaman depan blognya di purwanto78.wordpress.com. Penasaran dengan ungkapan hati sahabatku ini…… baca saja selengkapnya

Masyarakat Adat

Bagaimana Keberadaan masyarakat adat di Indonesia dan bagaimana mereka saat ini ??

Adakah Undang-undang yang melindungi atau mengatur keberadaannya ?? .. Selengkapnya..

BERKACA DICERMIN RETAK

BERKACA DICERMIN RETAK

(MEGA PROYEK PILKADA)

By Syamsul Bahri, SE1

( Pengamat di Jambi syamsul_12@yahoo.co.id )

Produk sebuah reformasi di Indonesia antara lain adalah otonomi daerah serta Pemlihan secara langsung, baik legeslatif maupun Presiden dan wakil serta Kepala Daerah, yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan proses demokrasi dan melindungi dan mesejahterakan masyarakat, baik keamanan, ekonomi, pendidikan dll.

Payung hukum dari hal tersebut diatas, adalah salah satu UU No. 32 Tahun 2004, yang mencerminkan sebuah negara demokrasi terbesar di Dunia, dimana, seyogyannya kekuasaan rakyat menjadi kekuasaan dominan dan suara rakyat menjadi suara yang menentukan arah pembangunan, baik melalui penentuan legeslatif maupun Presiden dan Wakil serta Kepala Daerah (Pasangan Gubernur, pasangan Bupati)

Kalau kita cermati Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, sebagai implementasi dari UU No. 32 Tahun 2004, sesuai dengan data, pelaksanaan PILKADA tahun 2007, justru banyak meninggalkan persoalan yang mendasar, antara lain Pemimpin daerah belum menjadi pilihan rakyat, terjadi konflik dan penolakan dll. Hal ini merupakan sebuah cermin bagi PILKADA di Propinsi Jambi, sesuai data penyebab tersebut lebih disebabkan money politik dan black campegne

Bahkan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengatakan “Jika pada pembahasaan naskah akademik UU No 32 Tahun 2004, polemik terkait pertanyaan apakah pilkada langsung dapat meredam politik uang selama 2001-2004, kini debat terarah pada mahal dan rendahnya kualitas pilkada. Maka beliau mengusulkan agar pilkada dihapus (Kompas, 26/1/2008).